Insidemalang – Memasuki awal September 2025, Kota Malang bersiap menghadapi agenda besar berupa unjuk rasa yang direncanakan digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin, 1 September 2025. Mengantisipasi kemungkinan gangguan selama aksi massa tersebut, instansi pendidikan di Malang mengambil langkah konkrit dengan menyesuaikan skema pembelajaran bagi seluruh jenjang. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah preventif untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses belajar mengajar.
Kebijakan Pembelajaran Setengah Hari untuk PAUD hingga SMP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa untuk sekolah jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, masa belajar akan dibatasi hingga pukul 11.30 WIB. Sekolah tetap menggelar kegiatan belajar secara tatap muka, tetapi dengan durasi lebih singkat demi keamanan siswa. Menurut Suwarjana, keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi risiko dari aksi sebelumnya yang mengalami kericuhan di beberapa daerah lain.
Pembatasan ini dilakukan tidak hanya untuk menghindari potensi konflik di lokasi aksi, melainkan juga untuk memudahkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjebak dalam situasi yang tak terduga.
“Kami ingin agar jam belajar tidak terlalu panjang sehingga siswa bisa pulang lebih awal dan berada dalam pengawasan keluarga,” ujar Suwarjana.
Pembelajaran Daring untuk SMA dan SMK
Tidak hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, pembelajaran bagi siswa SMA dan SMK sederajat juga mengalami perubahan signifikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kota Malang dan Kota Batu, Hastini Ratna Dewi, menyatakan bahwa seluruh aktivitas belajar siswa SMA/SMK pada hari tersebut akan dialihkan secara daring. Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko gangguan dan memastikan keamanan siswa tetap terjaga.
Selama pelaksanaan pembelajaran daring, siswa diwajibkan membagikan lokasi secara real-time setiap tiga jam sekali. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh guru dan wali kelas, tetapi juga oleh orang tua di rumah.
“Kegiatan belajar mengajar tetap jalan dengan sistem online, dan kami minta para orang tua aktif memantau sehingga siswa tidak terlibat dalam aksi atau gangguan lainnya,” ujar Dewi.
Baca juga: Strategi Pemkot Malang Atasi Krisis Guru dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Madrasah Terapkan Pembelajaran Daring
Tidak ketinggalan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Achmad Shampton, turut mengeluarkan imbauan kepada seluruh madrasah di Kota Malang agar mengadopsi sistem pembelajaran daring selama hari aksi tersebut. Hal ini mencakup seluruh jenjang madrasah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MAN).
Shampton menegaskan agar selama proses pembelajaran daring, murid-murid benar-benar berada dalam pengawasan di rumah masing-masing.
“Kami harapkan peserta didik madrasah dapat belajar dengan tenang di rumah dan terhindar dari gangguan selama aksi berlangsung,” ujarnya.
Kolaborasi antara Sekolah dan Orang Tua
Kebijakan pembelajaran setengah hari dan daring ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang kuat antara pihak sekolah dan orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang menegaskan pentingnya peran aktif orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, terutama saat jam pulang sekolah.
Suwarjana juga mengimbau agar orang tua langsung menghubungi sekolah jika anak tidak kunjung pulang atau tidak masuk sekolah pada tanggal 1 September. Dengan demikian, pihak sekolah dapat melakukan konfirmasi dan tindak lanjut yang diperlukan demi menjaga keselamatan siswa.
Dukungan guru yang juga diminta untuk melakukan pemantauan secara intensif di sekolah maupun saat pembelajaran daring di rumah menjadi elemen penting. Langkah ini membantu memastikan siswa tetap berada di jalur belajar dan terhindar dari pengaruh negatif selama hari yang penuh ketidakpastian ini.
Baca juga: Mahasiswa UM Didukung Wamendiktisainstek Tingkatkan Aktivitas Penelitian
Langkah cepat dan terencana yang diambil oleh instansi pendidikan di Kota Malang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga hak belajar siswa sekaligus memastikan keamanan mereka selama potensi aksi massa berlangsung. Dengan pembelajaran setengah hari bagi siswa PAUD hingga SMP serta pembelajaran daring bagi siswa SMA/SMK dan madrasah, diharapkan proses pendidikan tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan risiko berlebih.
Kebijakan ini merupakan contoh nyata adaptasi dunia pendidikan dalam menghadapi situasi sosial-politik yang dinamis. Seluruh pihak, baik sekolah, siswa, maupun orang tua, diharapkan dapat bekerja sama demi kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
