Kota Malang Dibayangi Tunggakan Pajak Daerah Ratusan Miliar

Insidemalang – Kota Malang — Pemerintah Kota Malang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) akibat membengkaknya piutang pajak. Berdasarkan data terbaru per Desember 2024, total tunggakan pajak daerah di Kota Malang mencapai Rp348 miliar. Angka tersebut didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyumbang lebih dari 83 persen dari total piutang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengungkapkan bahwa tunggakan PBB yang tercatat saat ini merupakan akumulasi sejak tahun 1994. Mayoritas piutang itu berasal dari data yang dahulu dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, kemudian dilimpahkan ke pemerintah daerah.

“Karena data PBB ini limpahan dari puluhan tahun lalu, kami mengalami banyak kendala dalam proses penagihan. Banyak objek pajak yang sudah berpindah tangan, namun data kepemilikannya belum terbarui. Bahkan ada yang sudah tidak diketahui lagi siapa pemiliknya,” ujar Handi.

Dari total piutang sebesar Rp348 miliar, nilai tunggakan PBB mencapai Rp292 miliar. Sisanya berasal dari jenis pajak lainnya, seperti pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hiburan. Handi menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan penghapusan sebagian piutang PBB tersebut ke DPRD Kota Malang, karena dianggap sudah tidak lagi dapat ditagih.

“Pengajuan penghapusan piutang sudah kami sampaikan dan tinggal menunggu pembahasan di paripurna. Ini upaya agar data keuangan daerah lebih realistis dan akurat,” tambahnya.

Peningkatan piutang pajak daerah di Kota Malang memang menunjukkan tren yang terus naik. Pada 2022, piutang tercatat Rp292 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp320 miliar, dan kini mencapai Rp348 miliar pada 2024. Kenaikan tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Malang karena berpotensi menghambat optimalisasi PAD.

Sebagai bentuk penanganan, Bapenda menyiapkan dua strategi utama untuk tahun 2025. Pertama, melakukan penagihan intensif kepada para wajib pajak aktif. Kedua, menerapkan metode penempelan stiker peringatan di tempat usaha atau properti milik wajib pajak yang memiliki tunggakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Di sisi legislatif, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati proses penghapusan piutang pajak dengan seksama. Menurutnya, hanya piutang yang benar-benar tidak tertagih lagi yang bisa dihapuskan.

Baca Juga: Dishub Kota Malang Siapkan Skema Baru Pembayaran Parkir, QRIS Bakal Dipasang di Rompi Jukir

“Kami akan pelajari dengan detail mana yang memang layak dihapuskan karena sudah sangat lama, dan mana yang masih mungkin ditagih. Jangan sampai potensi PAD yang bisa dikejar malah dibiarkan,” jelas Bayu.

Bayu juga menyarankan agar Pemkot Malang lebih tegas dalam proses penagihan. Ia mendorong metode door-to-door untuk mempercepat penagihan piutang. Jika ada tunggakan pajak yang tergolong berat dan tidak kunjung dibayar, pemerintah bisa meminta bantuan hukum dari kejaksaan untuk melakukan pendampingan dalam proses penagihan.

Selain langkah penegakan, Bayu menyarankan adanya pendekatan insentif kepada wajib pajak. Misalnya, memberikan potongan atau penghapusan denda bagi wajib pajak yang bersedia melunasi piutang lebih awal. Pemkot juga bisa memberi penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak tepat waktu.

Situasi ini menunjukkan pentingnya manajemen data pajak yang akurat dan sistem yang terintegrasi. Digitalisasi dan pembaruan data objek pajak diharapkan dapat memperbaiki sistem penagihan ke depan. Dengan pembenahan tersebut, Kota Malang dapat mengoptimalkan PAD dan mengurangi beban piutang yang terus menumpuk.

Baca Juga: Kebaya Satukan Perempuan Malang di Peringatan Hari Nasional