InsideMalang.com – Genangan air yang sering terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, kini menjadi fokus utama pemerintah untuk diselesaikan. Sebuah proyek besar berupa pelebaran saluran drainase sepanjang 1,4 kilometer sedang berlangsung, menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi masalah banjir dan genangan yang selama ini mengganggu aktivitas warga. Proyek ini bukan sekadar pengerjaan teknis biasa, melainkan sebuah contoh kolaborasi kuat yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, hingga instansi vertikal lainnya, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sinergi Lintas Sektor untuk Penataan Ruang Publik
Pelebaran saluran drainase di Jalan Soekarno-Hatta mencerminkan kompleksitas tata kelola ruang publik yang membutuhkan sinergi dari banyak pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kota Malang dan sejumlah instansi lintas sektor. Di antaranya ada Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta unsur TNI-Polri. Keterlibatan berbagai instansi ini memastikan setiap aspek proyek, dari teknis hingga sosial, dapat ditangani dengan terpadu dan efektif.
Tahap awal proyek ini adalah penertiban utilitas yang berada di area terdampak. Penertiban ini mencakup pembongkaran kabel, papan reklame, tiang, hingga pemangkasan pohon. M. Tabrani, Kabid Trantibum Satpol PP Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa pihaknya hanya berperan mendukung kegiatan Dinas PU SDA dan Bina Marga. “Kami bertugas menjaga keteraturan dan memastikan proses pembersihan berjalan aman,” katanya, memastikan setiap tahapan berjalan tertib tanpa ada gesekan yang berarti.
Baca Juga:Wali Kota Malang Minta Warga Jadikan Merah Putih sebagai Simbol Kehormatan Negara
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menekankan bahwa pendekatan persuasif adalah prioritas utama. Penertiban tidak dilakukan secara otoriter, melainkan dengan komunikasi yang baik. “Pemilik utilitas telah diberi surat peringatan hingga tiga kali, dan sebagian besar memilih membongkar sendiri asetnya, termasuk tower besar yang berada di depan RSUB,” terang Heru. Pendekatan ini patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa penataan ruang publik dapat dilakukan dengan melibatkan warga sebagai bagian dari solusi.
Perhatian pada Lingkungan dan Visi Ruang Hijau
Di tengah euforia pembangunan, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian serius. Atik, Kabid Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, menyebutkan bahwa pemangkasan pohon dilakukan secara selektif. Proses ini didasarkan pada kajian dampak, bukan asal tebang. “Pohon yang terkena langsung proyek memang harus dipangkas atau ditebang, tapi setelahnya akan dilakukan replanting dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi drainase,” jelasnya. Komitmen untuk penanaman kembali ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
Dukungan terhadap pendekatan ini datang dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C, Arif Wahyudi, yang memantau langsung proses di lapangan, menegaskan bahwa penataan ulang ruang publik pasca proyek sangat penting. Ia bahkan menyebut kemungkinan menjadikan jalur ini serupa dengan kawasan Jalan Ijen, yang terkenal ramah pejalan kaki dan memiliki ruang terbuka hijau yang menawan. Ini adalah visi ambisius yang mengintegrasikan fungsionalitas infrastruktur dengan estetika kota, menjadikan Jalan Soekarno-Hatta lebih dari sekadar jalan, tetapi juga ruang publik yang nyaman.
Catatan Penting: Integrasi Kabel Bawah Tanah dan Harapan Jangka Panjang
Meskipun proyek pelebaran drainase berjalan baik, ada satu catatan penting yang menjadi perhatian, yaitu belum adanya integrasi sistem kabel bawah tanah atau ducting. Hal ini diakui oleh Arif Wahyudi. “Saat ini masih fokus pada pelebaran saluran drainase. Jika memungkinkan ke depan, ducting bisa dirancang terpisah,” terangnya. Padahal, integrasi kabel bawah tanah menjadi isu penting dalam jangka panjang untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan infrastruktur. Tanpa adanya ducting yang terencana, proyek perbaikan kabel atau utilitas lainnya di masa depan akan kembali membongkar jalan dan trotoar yang baru dibangun, yang bisa merugikan anggaran dan mengganggu kenyamanan publik.
Proyek ini menjadi contoh baik dari sinergi lintas lembaga. Dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan lembaga vertikal seperti TNI dan Polri, proses pembersihan dan penataan utilitas berlangsung relatif cepat dan minim gesekan di lapangan. Keberhasilan ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah genangan air, tetapi juga akan menciptakan infrastruktur yang lebih kuat, tata ruang yang lebih rapi, dan lingkungan yang lebih nyaman bagi seluruh warga Kota Malang. Proyek ini adalah langkah awal menuju pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga:Proyek Parkir Modern Kajoetangan Dimulai, Ditarget Rampung Sebelum Libur Akhir Tahun 2025
