Menuju Bebas Plastik 2025, Batu Tiru Langkah Tegas Bali

Insidemalang – Kota Batu, Jawa Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati keindahan alam, udara sejuk, hingga ragam tempat rekreasi. Namun, di balik geliat pariwisata tersebut, terselip persoalan serius yang semakin mengemuka: sampah plastik sekali pakai. Kondisi ini membuat banyak pihak mendorong agar Kota Batu meniru langkah tegas Bali dalam membatasi peredaran plastik.

Lonjakan Wisata, Lonjakan Sampah

Menurut data terbaru, kunjungan wisatawan ke Kota Batu bisa menembus lebih dari 10 juta orang setiap tahun. Aktivitas ini secara langsung meningkatkan volume sampah harian. Tercatat, Kota Batu menghasilkan rata-rata 140 ton sampah per hari, bahkan melonjak hingga 160 ton saat musim liburan panjang atau hari raya.

Dampak dari tingginya timbunan sampah ini sudah terlihat jelas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung yang kini masuk kategori overkapasitas. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai, memerlukan regulasi yang lebih ketat.

Belajar dari Bali

Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia pariwisata. Bali, sebagai destinasi internasional, sempat mengalami krisis serupa. Sejak 2017, Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah progresif dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Kebijakan itu diberlakukan di toko modern, restoran cepat saji, hingga minimarket besar. Konsumen yang sebelumnya mendapatkan kantong plastik gratis kini diarahkan untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Awalnya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat terbiasa membawa tas sendiri.

Tidak hanya itu, Bali kini tengah menyiapkan regulasi lanjutan untuk membatasi plastik kemasan minuman. Dampaknya nyata: produksi sampah plastik di Bali berhasil ditekan, meskipun belum sepenuhnya hilang.

Saatnya Batu Punya Regulasi Tegas

Dengan statusnya sebagai kota wisata utama di Jawa Timur, Batu menghadapi tantangan yang serupa. Aktivitas pariwisata telah memunculkan ratusan bisnis makanan, minuman, hotel, restoran, kafe, hingga pusat oleh-oleh. Sebagian besar usaha tersebut masih mengandalkan plastik sekali pakai sebagai kemasan utama.

Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, menegaskan bahwa sampai saat ini Batu belum memiliki regulasi khusus untuk mengendalikan sampah plastik.

“Kalau dibiarkan, bukan hanya TPA Tlekung yang menumpuk, tapi juga sampah plastik yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Kita butuh aturan spesifik, apakah berupa Perda atau edaran yang mengikat sektor horeca agar lebih bertanggung jawab,” jelasnya.

Inisiatif Mandiri Sudah Ada

Meski regulasi tegas belum hadir, sejumlah pelaku usaha wisata di Batu sudah menunjukkan kesadaran lebih awal. Taman Rekreasi Selecta misalnya, mulai mengusung program zero waste dengan mengurangi plastik sekali pakai. Begitu pula dengan Warung Ken Dedes di Kecamatan Junrejo, yang bekerja sama dengan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa perubahan perilaku sebenarnya bisa dilakukan, asalkan ada dorongan kuat dari regulasi dan dukungan pemerintah daerah.

Perda Sampah Perlu Diupdate

Menurut pegiat lingkungan dari komunitas Sabers Pungli Kota Batu, Doddy Eko Wahyudi, Batu sebenarnya sudah memiliki Perda dan Perwali terkait sampah. Namun, aturan tersebut dinilai usang dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Perda dan Perwali soal sampah sudah ada, tapi tidak kuat implementasinya. Jadi sebelum membahas pembatasan plastik sekali pakai, lebih baik regulasi dasar soal tata kelola sampah diperkuat dulu,” tegas Doddy.

Ia menambahkan, pembatasan plastik sekali pakai memang sangat penting, tetapi harus diiringi dengan roadmap tata kelola sampah yang sistemik dan berkelanjutan. Tanpa itu, kebijakan hanya akan berjalan di atas kertas.

Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci

Meski tantangan regulasi masih besar, perhatian publik soal pembatasan plastik sekali pakai kian meningkat. Saat ini, toko modern di Batu memang sudah menerapkan sistem plastik berbayar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak konsumen tetap memilih membeli kantong plastik daripada membawa tas sendiri.

Kesadaran inilah yang perlu dibangun. Jika toko modern, instansi pemerintahan, dan tempat wisata benar-benar berhenti menyediakan plastik sekali pakai, maka perubahan budaya belanja masyarakat akan lebih cepat tercapai.

Baca Juga: 2025, Warga Ingatkan Bupati Malang Soal Pilihan Sekda

Bali sudah membuktikan hal itu. Meski pasar tradisional masih menghadapi kendala, sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan tanpa plastik gratis. Batu seharusnya bisa mengikuti jejak yang sama, mengingat konteks pariwisatanya juga mirip.

Menuju 2025, Batu Bebas Plastik

Langkah untuk meniru Bali sebenarnya bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak. Kota Batu, dengan volume wisatawan yang terus meningkat, harus bergerak cepat sebelum krisis sampah plastik semakin parah.

Pemerintah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat perlu duduk bersama untuk menyusun Perda baru yang lebih tegas dan implementatif. Jika target bebas plastik mulai dijalankan pada 2025, Batu akan memiliki citra positif sebagai kota wisata ramah lingkungan.

Pada akhirnya, keberhasilan Bali bisa menjadi inspirasi nyata bahwa perubahan itu mungkin. Kota Batu hanya perlu komitmen, regulasi yang jelas, dan kesadaran kolektif agar misi menuju Batu Bebas Plastik 2025 benar-benar terwujud.

Baca Juga: 2025, Aturan Baru Sound System Karnaval di Batu Segera Hadir